Staf Ahli Hukum dan Pemerintahan Setda Luwu Timur Azwan Aziz menegaskan komitmen pemkab melindungi perempuan dan anak dari kekerasan berbasis gender. Penegasan itu disampaikan saat membuka Seminar dan Rakor Multi Stakeholders di Wisma Trans Malili, Rabu (4/11/2026). Kegiatan digelar Pemkab Lutim bersama Save The Children (STC) untuk memperkuat koordinasi lintas sektor.
Menurut Azwan, kekerasan berbasis gender (KBG) bukan hanya persoalan individu atau keluarga, melainkan persoalan kemanusiaan, keadilan, dan pembangunan daerah. Karena itu ia menekankan pentingnya layanan yang aman dan berpihak kepada korban, pendampingan hukum dan psikologis, perlindungan bagi korban dan saksi, serta penanganan yang cepat dan terpadu. “Kita perlu memastikan tersedianya mekanisme pelaporan yang mudah diakses, layanan yang aman dan berpihak kepada korban, pendampingan hukum dan psikologis, perlindungan bagi korban dan saksi, serta proses penanganan yang cepat, terpadu, dan tidak diskriminatif,” ujar Azwan Aziz.
Azwan menyatakan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur berkomitmen memperkuat kebijakan, kelembagaan, penganggaran, dan kapasitas sumber daya manusia dalam pencegahan serta penanganan KBG. “Kami meyakini bahwa keberhasilan pencegahan dan penanganan kekerasan berbasis gender berhubungan langsung dengan terwujudnya Luwu Timur yang maju dan sejahtera,” jelasnya. Dalam kegiatan tersebut, tiga narasumber memaparkan materi terkait peran masing-masing sektor.
Project Manager Program Elevate Save The Children, Ni Nyoman Anna Marthanti, menjelaskan program ELEVATE bertujuan memastikan perempuan dan anak perempuan terlindungi dari segala bentuk KBG melalui pemberdayaan ekonomi perempuan. “Kita merangkul semua, termasuk teman-teman disabilitas,” ujarnya. Ia menambahkan program itu dilaksanakan di tiga kabupaten di Luwu Raya, yakni Luwu, Luwu Utara, dan Luwu Timur, dengan membangun kolaborasi bersama berbagai mitra untuk memperluas jangkauan pemberdayaan.
Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Luwu Timur, Hj. Harisah Suharjo, menegaskan pentingnya peran dewan memastikan perlindungan perempuan dan anak dari KBG melalui tiga fungsi utama, yakni legislasi, penganggaran, dan pengawasan. Menurutnya, tingginya angka kekerasan serta munculnya berbagai bentuk Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO), seperti penyebaran konten intim tanpa persetujuan dan perundungan digital, membutuhkan perhatian serius. Karena itu DPRD berkomitmen memperkuat regulasi, memastikan ketersediaan anggaran melalui APBD, serta mengawasi kualitas layanan bagi korban.
Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu Timur, Masdin, menuturkan pemerintah daerah menjalankan peran sebagai regulator melalui penyusunan kebijakan dan regulasi perlindungan perempuan dan anak. Pemkab juga berperan sebagai fasilitator dengan menyediakan layanan pengaduan, pendampingan, perlindungan, serta pemulihan korban. Selain itu, pemerintah daerah bertindak sebagai koordinator melalui penguatan kerja sama lintas instansi dan lembaga terkait. Peran pengawas dan evaluator dijalankan untuk memastikan program perlindungan berjalan efektif.
Kasat Reskrim Polres Luwu Timur, AKP Jody Dharma, memaparkan peran kepolisian dalam penanganan KBG dan KBGO. Ia menjelaskan kepolisian berperan mulai dari menerima laporan, melakukan penyelidikan dan penyidikan, mengumpulkan bukti, hingga menindaklanjuti perkara melalui koordinasi dengan pihak terkait. Sebagai tindak lanjut kolaborasi tersebut, pada kesempatan yang sama dilaksanakan penandatanganan perjanjian kerja sama antara Dinsos P3A Luwu Timur dengan Save The Children tentang pelaksanaan program Economic Livelihood Capabilities and Violence Elimination for Women (ELEVATE) di Kabupaten Luwu Timur. Turut hadir Ketua Pengadilan Agama, Kepala Dinas Kominfo SP Andi Tabacina Akhmad, perwakilan OPD, Community Social Worker (CSW), Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI), serta unsur masyarakat sipil.
Sumber: Warta Lutim, IKP Humas/Kominfo-SP Lutim
