Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Timur, Drs Askar, membuka Pendampingan Pembangunan Zona Integritas kerja sama Pemkab Lutim dengan Kementerian PANRB di Hotel Swiss-Belinn Panakkukang Makassar, 12-13 November 2026. Pendampingan itu digelar untuk membenahi capaian Zona Integritas yang masih rendah.
Pendampingan tersebut diikuti para Sekretaris Dinas se-Kabupaten Luwu Timur yang berperan sebagai assessor Zona Integritas pada masing-masing perangkat daerah. Dalam sambutannya, Askar mengajak seluruh perangkat daerah berkolaborasi dan memastikan optimalisasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB). “Peningkatan capaian kinerja, khususnya pada komponen tingkat capaian ZI yang masih rendah, kini menjadi prioritas utama perbaikan,” ujarnya.
Berdasarkan hasil evaluasi atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025, Lutim meraih nilai 76,24 dengan predikat “BB” (Sangat Baik). Angka itu menunjukkan hasil yang lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Meski demikian, evaluasi juga memberikan catatan dan perhatian khusus pada komponen sub-indikator Pembangunan Zona Integritas yang memperoleh nilai 0,50.
Nilai tersebut mengindikasikan proses area perubahan belum berjalan optimal. Pada tahun 2025, Kabupaten Luwu Timur dinilai belum siap mengusulkan unit kerja Pembangunan ZI menuju predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) atau Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Menindaklanjuti hal itu, pendampingan digelar sebagai solusi nyata untuk menjawab tantangan pada komponen pembangunan ZI.
Pendampingan dimaksudkan memberikan penyuluhan, penyampaian informasi, serta internalisasi kebijakan kepada seluruh perangkat daerah terkait tujuan, mekanisme, dan pentingnya Zona Integritas. Kegiatan ini bertujuan mempercepat terbangunnya kesadaran antikorupsi di kalangan aparatur. Selain itu, pendampingan diarahkan mengubah budaya kerja aparatur menjadi lebih berintegritas di setiap unit kerja.
Tujuan berikutnya adalah meningkatkan kualitas pelayanan publik agar lebih cepat, transparan, efektif, dan efisien menuju WBK dan WBBM. Acara tersebut menghadirkan narasumber dari Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian PANRB, yaitu Ainun Habiba, S.IP. dan Fernando Silalahi, S.Ak.
Reformasi birokrasi menjadi salah satu agenda prioritas pembangunan nasional dengan tiga fokus utama. Ketiganya adalah mewujudkan birokrasi yang mampu menciptakan hasil (result-oriented), birokrasi yang menjamin manfaat kebijakan dirasakan langsung oleh masyarakat, serta birokrasi yang lincah (agile). Ketiga fokus itu menjadi kerangka pendampingan Zona Integritas yang diikuti para sekretaris dinas di Luwu Timur.
Pemerintah Kabupaten Luwu Timur menyatakan terus berkomitmen mewujudkan tata kelola pemerintahan yang kolaboratif, kapabel, dan berintegritas. Komitmen tersebut disampaikan dalam kegiatan pendampingan yang berlangsung di Makassar. Tujuannya agar pelayanan publik di Luwu Timur semakin prima bagi masyarakat.
Sumber: Warta Lutim, IKP Humas/Kominfo-SP Lutim
