Sekretaris Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DisPKP) Kabupaten Luwu Timur Munadiah As’ad menyatakan pihaknya mengembangkan inovasi layanan pertanian berbasis pemindaian QR Code atau barcode. Layanan itu disiapkan agar masyarakat lebih mudah menyampaikan persoalan pertanian yang terjadi di desa maupun kecamatan.
Inovasi tersebut disampaikan dalam Forum Konsultasi Publik (FKP) Tahun 2026 bertema “Optimalisasi Layanan Publik Sektor Pertanian Berbasis Data dan Informasi” di Aula DisPKP Luwu Timur, Malili, Selasa (17/11/2026). Forum ini merupakan tindak lanjut Surat Nomor 000.8.3.4/97/B.Organisasi tentang Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik Tahun 2026. Kegiatan itu sekaligus menjadi ruang dialog untuk menghimpun masukan, saran, dan rekomendasi para pemangku kepentingan sebagai bahan evaluasi dan penyempurnaan pelayanan publik.

FKP dipimpin Sekretaris DisPKP Munadiah As’ad. Turut hadir Kepala Bagian Organisasi Setdakab Saenab, Kepala Bidang Ketahanan Pangan Darfan Husain, perwakilan OPD terkait, serta para kepala desa. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Luwu Timur Abdullah Pannu hadir sebagai narasumber.
Dalam sambutannya, Munadiah menjelaskan layanan berbasis QR Code dikembangkan dengan memanfaatkan teknologi pemindaian barcode. “Melalui pemindaian barcode, kita dapat mengidentifikasi berbagai permasalahan di desa maupun kecamatan,” ungkapnya. Menurutnya, hasil identifikasi itu menjadi dasar penjadwalan layanan sesuai kebutuhan masyarakat. Kebutuhan tersebut mencakup persoalan tanaman pertanian maupun ternak yang membutuhkan vaksinasi dan layanan lainnya.
Munadiah menuturkan pemanfaatan layanan berbasis digital itu diharapkan mempercepat identifikasi kebutuhan masyarakat. Selain itu, pelayanan pertanian diharapkan menjadi lebih terarah dan responsif terhadap persoalan yang muncul di lapangan.
Sementara itu, Abdullah Pannu menekankan pentingnya kolaborasi lintas tingkatan pemerintahan dalam menghasilkan data yang berkualitas. Menurutnya, ketersediaan data yang akurat menjadi salah satu fondasi utama dalam menentukan arah kebijakan dan pembangunan daerah. “Kalau ingin melihat daerah maju, maka datanya harus kuat. Data itu sangat mahal, tetapi jauh lebih mahal lagi jika membangun daerah tanpa data,” tegasnya.
Abdullah menambahkan penguatan data membutuhkan keterlibatan bersama, mulai dari pemerintah desa, kecamatan, hingga kabupaten. Dengan begitu, informasi yang dihasilkan dapat menjadi dasar pengambilan kebijakan yang tepat.
Sumber: Warta Lutim, IKP Humas/Kominfo-SP Lutim












