Pemerintah Kabupaten Luwu Timur mengawal langsung penilaian lapangan Desa Antikorupsi 2026 di Desa Tabarano, Kecamatan Wasuponda, yang dilakukan tim auditor Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Sabtu (14/11/2026). Bupati Luwu Timur diwakili Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan Setdakab, Indra Fawzy, membuka acara penilaian tersebut.
Indra Fawzy menegaskan, proses penilaian ini bukan sekadar ajang mengejar penghargaan. Menurut dia, penilaian itu merupakan bagian dari upaya membangun budaya antikorupsi dari level pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat. Ia menyebut desa sebagai ujung tombak dari berbagai program pembangunan.

“Desa merupakan ujung tombak dari berbagai program pembangunan. Oleh karena itu, pengelolaan pemerintahan dan keuangan desa wajib menjunjung tinggi transparansi, akuntabilitas, tertib administrasi, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan,” ujarnya. Indra menambahkan, pembangunan desa harus tercermin dari kualitas tata kelola pemerintahannya. Setiap program, lanjutnya, mesti dilaksanakan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.
Untuk mewujudkan hal tersebut, ia menekankan komitmen harus dimulai dari pucuk pimpinan desa. Kepala desa dituntut menjadi teladan atau role model dalam kejujuran, perangkat desa bekerja disiplin dan penuh tanggung jawab. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) juga diminta menjalankan fungsi pengawasan secara konsisten. Staf Ahli Bupati ini meminta seluruh kepala desa dan perangkat desa di Luwu Timur menjadikan momentum penilaian sebagai bahan pembelajaran bersama.
Sementara itu, Tim Penilai dari Provinsi Sulawesi Selatan, Ikhsan Johari, mengingatkan bahwa program Desa Antikorupsi tidak boleh dipandang sebatas pemenuhan syarat administratif. Menurutnya, program ini adalah gerakan membangun integritas yang melibatkan partisipasi aktif warga. “Tujuan utamanya adalah memastikan setiap rupiah anggaran benar-benar dirasakan manfaatnya oleh warga, dan setiap layanan publik diberikan tanpa diskriminasi,” jelas Ikhsan.
Usai pembukaan, tahapan penilaian dilanjutkan dengan sesi pemaparan profil dan inovasi tata kelola pemerintahan oleh Kepala Desa Tabarano, Rimal Manuk Allo, di hadapan tim auditor. Dalam pemaparannya, ia menegaskan komitmen penuh jajaran pemerintahannya untuk mewujudkan tata kelola desa yang bersih dan bebas dari praktik korupsi. “Kami berkomitmen kuat menjaga integritas dalam menjalankan setiap amanah yang diberikan masyarakat, serta terus mendorong lingkungan pemerintahan desa yang transparan dan akuntabel,” tegas Rimal.
Proses penilaian ini turut dihadiri Inspektur Kabupaten Luwu Timur, Dohri As’ari, Kepala Diskominfo-SP, Andi Tabacina Akhmad, Sekretaris Dinas PMD, M. Jumardin, Camat Wasuponda, Alamsyah, jajaran perangkat desa, anggota BPD, serta tokoh masyarakat setempat. Kehadiran sejumlah pihak itu menegaskan dukungan lintas instansi terhadap penguatan integritas pemerintahan desa di Luwu Timur.
Sumber: Warta Lutim, IKP Humas/Kominfo-SP Lutim












