Staf Ahli Hukum dan Pemerintahan Setdakab Luwu Timur, Aswan Azis, membuka Focus Group Discussion penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Sekolah Edukasi Bencana. Regulasi itu disiapkan sebagai landasan hukum dan pedoman pelaksanaan pendidikan kebencanaan di satuan pendidikan, Jumat (20/11/2026).
FGD berlangsung di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Bupati Luwu Timur dan dibuka secara daring melalui Zoom. Kegiatan itu dihadiri Kepala Pelaksana BPBD Lutim, dr. April, Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan Iskandar Muda, perwakilan Dinas Pendidikan Irsan Sadir, perwakilan BPBD Provinsi Sulawesi Selatan Lili, akademisi Universitas Hasanuddin Ilham Alimuddin, serta perwakilan Bagian Hukum Setdakab Luwu Timur Umar.

Menurut Aswan Azis, penyusunan Peraturan Bupati tentang Sekolah Edukasi Bencana perlu memperhatikan aspek hukum, teknis pelaksanaan, serta pembagian peran masing-masing perangkat daerah. Dengan begitu, regulasi yang dihasilkan dapat diterapkan secara efektif. “Melalui forum diskusi ini, seluruh pihak dapat memberikan kontribusi pemikiran dan masukan konstruktif sehingga Ranperbup tersebut tidak hanya menjadi dokumen regulasi, tetapi juga menjadi pedoman yang mampu mendukung pelaksanaan pendidikan kebencanaan secara berkelanjutan,” ungkap Aswan.
Kepala Pelaksana BPBD Luwu Timur, dr. April, menjelaskan Sekolah Edukasi Bencana merupakan salah satu upaya strategis untuk membangun kesadaran dan meningkatkan kapasitas warga sekolah dalam menghadapi potensi bencana. Program itu menyasar peserta didik, tenaga pendidik, hingga seluruh warga sekolah. “Pengetahuan mengenai kebencanaan perlu diberikan sejak dini agar peserta didik, tenaga pendidik, dan seluruh warga sekolah memiliki pemahaman mengenai langkah-langkah pencegahan, kesiapsiagaan, hingga tindakan yang harus dilakukan ketika terjadi bencana,” tutur dr. April.
Melalui penyusunan regulasi ini, BPBD Luwu Timur berharap program Sekolah Edukasi Bencana dapat dilaksanakan secara terarah, terintegrasi, dan berkesinambungan. Pelaksanaannya disebut akan melibatkan seluruh pemangku kepentingan terkait. Regulasi itu diharapkan menjadi pedoman yang mendukung pendidikan kebencanaan secara berkelanjutan.
Sumber: Warta Lutim, IKP Humas/Kominfo-SP Lutim












